FloresUpdate.com, Maumere – Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, memimpin rapat kerja bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sikka yang berlangsung di Aula Kantor Satpol PP dan Damkar di Jalan Pattirangga, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur.
Dalam pemaparan awal, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sikka, Drs. Adeodatus Buang Da Cunha, melaporkan bahwa pihaknya didukung oleh 88 personel yang terdiri atas 35 ASN dan 53 tenaga bantuan polisi (Banpol). Ia juga menjelaskan kondisi sarana-prasarana seperti satu unit mobil pemadam, dua tangki suplai air, kendaraan Dalmas, dan kendaraan operasional lainnya. Struktur organisasi mencakup lima bidang utama: Trantib, Penegakan Perda, Sumber Daya Aparatur, Linmas, dan Pemadam Kebakaran.
Bupati Yoris Kago dalam arahannya menekankan pentingnya kedisiplinan ASN, terutama dalam pelaksanaan apel pagi. Ia menegaskan bahwa ASN yang terlambat akan dikenai sanksi berupa kewajiban membawa satu anakan pohon, yang kemudian akan didaftarkan dan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk ditanam.
Terkait penertiban wilayah, Bupati menyoroti dua titik utama: kawasan eks Pasar Geliting dan Pasar Wairkoja. Ia menegaskan bahwa proses penertiban akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah kecamatan dan desa, serta para pelaku usaha. “Proses ini membutuhkan waktu, tetapi pemerintah tetap berada di garis terdepan untuk mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Isu lain yang disorot adalah aktivitas di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Maumere. Bupati menyatakan bahwa transaksi jual beli ikan yang berlangsung melebihi jam operasional, bahkan hingga ke bahu jalan, harus dihentikan. Ia menegaskan bahwa mulai besok, semua aktivitas jual beli ikan harus dipindahkan ke Pasar Tingkat dan Pasar Alok.
Menutup arahannya, Bupati mengingatkan seluruh personel Damkar agar selalu siaga dan menjaga kesehatan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran melalui pengajuan proposal ke pemerintah pusat.
