FloresUpdate.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) masih menerima pengajuan permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) untuk Pilkada 2024.
Hingga Jumat, 13 Desember 2024, sudah tercatat sebanyak 280 sengketa yang diajukan, dengan rincian 16 sengketa untuk pemilihan gubernur, 217 untuk bupati, dan 47 untuk wali kota.
Dari jumlah tersebut, 7 sengketa Pilkada Bupati berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), diantaranya Kabupaten Manggarai Barat, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Belu.
Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa meski belum ada permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur yang masuk, proses pengajuan sengketa masih dibuka hingga 18 Desember 2024.
Para pemohon diwajibkan mengajukan permohonan dalam waktu tiga hari kerja setelah hasil penetapan suara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing.
Proses persidangan PHP Kada diperkirakan akan dimulai pada awal Januari 2025. MK akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dengan tiga panel hakim yang masing-masing terdiri dari tiga hakim konstitusi.
Seluruh proses ini diharapkan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan putusan yang akan keluar dalam waktu 45 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam sistem e-BRPK.
Dengan begitu banyaknya sengketa yang diajukan, MK akan menjadi pusat perhatian dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. (***).
