Di sisi belanja, Fraksi Golkar menyoroti masih dominannya belanja operasional, khususnya belanja pegawai, dalam RAPBD 2025. Mereka menekankan perlunya pengendalian belanja pegawai secara konsisten berdasarkan data kepegawaian yang akurat, sehingga ruang fiskal dapat lebih dialokasikan untuk belanja pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Fraksi Golkar menyatakan hal ini tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang wajar dan harus menjadi bahan evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Mereka mengusulkan agar Silpa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11,61 miliar dialokasikan kembali sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 secara tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya penajaman prioritas belanja modal pada infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan, dan irigasi, yang berdampak langsung pada konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi mendukung rekomendasi Banggar untuk menyesuaikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) agar lebih proporsional dan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan strategis daerah.
