FloresUpdate.com, Kalabahi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian dan pembahasan rancangan awal RPJMD tahun 2025–2029, Selasa (17/6/2025) pagi.
Sidang terhormat yang digelar di Gedung Nirwala, Kalabahi, ini beragendakan penyerahan laporan hasil rapat gabungan komisi serta penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar, didampingi Wakil Ketua I Yeremias Karbeka, dan Wakil Ketua II Usman Plaikari, serta dihadiri oleh Bupati Alor, Iskandar Lakamau, Sekda, para asisten, staf ahli, dan para pimpinan OPD lingkup Pemda Alor.
Namun, kehadiran Bupati Lakamau tidak didampingi oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, S.H., M.H.
Rapat Diwarnai Kritik Tajam terhadap Pemda
Setelah penandatanganan nota kesepakatan dan penyerahan dokumen RPJMD, pimpinan sidang memberi kesempatan kepada para legislator untuk menyampaikan tanggapan, masukan, hingga kritik tajam terhadap pemerintah daerah.
Yupiter Moulobang, S.H. dari Fraksi Partai Demokrat, menyentil kerusuhan yang marak di awal masa pemerintahan Bupati-Wakil Bupati saat ini. Ia menuding adanya “skenario kerusuhan” yang kemudian ditangani pemerintah, sehingga memunculkan anggaran untuk kegiatan perdamaian.
“Kalau di awal masa kepemimpinan sudah banyak kerusuhan, berarti intelijen tidak bekerja baik. Nanti daerah ini justru lebih banyak keluarkan anggaran hanya untuk damai-damai. Saya tahu BPJS pun tidak layani korban keributan di RS,” tegas Yupiter, yang juga anggota Komisi III.
Yupiter juga meminta agar Kades, Lurah, hingga RT/RW yang tidak disiplin segera dinonaktifkan, serta mendorong perkuatan komunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan daerah.
Srikandi DPRD Alor dari PKS, M. Mustaqimah Pua Djombu, menyoroti masalah sampah di sekitar Pasar Lipa Kalabahi. Menurutnya, lambatnya penanganan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
“Sayangnya, pihak terkait baru turun setelah persoalan diviralkan di media sosial,” ujarnya.
Anggota Fraksi PKS lainnya, Hamidun Umar, juga menyampaikan kekhawatiran soal dugaan oplosan beras oleh oknum pedagang. Ia meminta agar Pemda melakukan razia dan pengawasan ketat melalui instansi terkait.
Dari Partai Amanat Nasional, Gunawan Bala menyampaikan pentingnya ketegasan Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah. Ia menekankan agar semua keputusan strategis diambil langsung oleh Bupati, bukan oleh Wakil atau Kepala OPD.
“Bupati harus jadi Matahari yang menyinari seluruh masyarakat Alor, tanpa memihak kelompok, suku, atau wilayah tertentu,” ujarnya tegas.
Bupati Tak Diberi Waktu Menanggapi
Meskipun banyak kritik disampaikan dalam forum tersebut, Bupati Iskandar Lakamau tidak diberikan waktu untuk merespons langsung satu per satu masukan yang dilontarkan.
Rapat paripurna kemudian ditutup secara resmi setelah palunya diketuk oleh pimpinan sidang.
