Menurutnya yang paling bertanggungjawab terhadap persoalan saat ini sebenarnya Kabid Dikmen Ayub Sanam dan Kepala Dinas Ambrosius Kodo.
Jika mereka tidak bersikap responsif, patut diduga ada sesuatu di antara mereka.Selain mendesak Pemprov NTT melalui dinas pendidikan dan kebudayaan, dirinya juga berharap ada respon dari wakil rakyat yakni Dewan perwakilan rakyat daerah Propinsi NTT.
“Saya harap Komisi 5 DPRD Provinsi NTT bisa mendesak atau memanggil Kepala Dinas dan Kabid Dikmen untuk tanya mereka. Komisi 5 DPRR Provinsi NTT juga sebaiknya merekomendasikan dugaan penyalahgunaan dana bos di SMK 5 ke APH,” pintanya.
