Jakarta, floresupdate.com — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, mendesak pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dipo mengatakan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta segera mempercepat proses evakuasi, pencarian korban, serta memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.
“Saya meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait segera bergerak melakukan tanggap darurat. Prioritas utama saat ini adalah keselamatan warga, evakuasi korban, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ujar Dipo dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
Menurut dia, penanganan bencana tidak dapat menunggu seluruh data kerusakan terkumpul. Respons awal harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi untuk mencegah jatuhnya korban tambahan serta mengurangi dampak yang lebih luas.
“Jangan sampai warga yang terdampak justru semakin kesulitan karena bantuan terlambat. Makanan, air bersih, tempat berlindung, obat-obatan, dan layanan kesehatan harus segera dipastikan tersedia,” tegasnya.
Dipo juga mendorong penguatan koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait lainnya.
Koordinasi tersebut, kata dia, penting untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban sekaligus memastikan bantuan dapat segera menjangkau wilayah terdampak.
Selain penanganan korban, pemerintah juga diminta segera melakukan pendataan kerusakan infrastruktur. Pendataan perlu mencakup fasilitas kesehatan, sekolah, jalan, jembatan, jaringan listrik, telekomunikasi, serta fasilitas publik lainnya yang terdampak.
“Pendataan harus dilakukan cepat dan akurat agar pemerintah bisa segera menentukan kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah. Jangan sampai ada daerah atau kelompok masyarakat yang luput dari bantuan,” ungkap Dipo.
Ia mengatakan kondisi geografis Pulau Flores, dengan sejumlah wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas, perlu menjadi perhatian serius dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan.
“Jangan sampai persoalan akses kemudian membuat bantuan terlambat sampai kepada masyarakat. Pemerintah harus memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan penanganan sesuai tingkat kebutuhannya,” jelasnya.
Dipo juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG maupun pemerintah. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
