Jakarta, floresupdate.com — Senator Angelius Wake Kalo (AWK) mendampingi jajaran pemerintah pusat meninjau langsung lokasi terdampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 15 Agustus 2026.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat pascagempa, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan langkah penanganan yang harus segera dilakukan.
Dalam peninjauan tersebut, sejumlah pejabat tinggi pemerintah pusat turut hadir. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohamad Syafii, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Beny Oktavianus, Direktur Utama Pertamina Simon Sumantri, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Menurut Senator AWK, kehadiran jajaran pemerintah pusat secara langsung di lokasi bencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.
“Hari ini saya mendampingi jajaran pejabat dari pemerintah pusat untuk meninjau lokasi bencana alam gempa bumi Flores. Kehadiran para pejabat ini merupakan bukti kehadiran negara di tengah penderitaan rakyat,” ujar AWK dalam keterangan tertulis kepada wartawan.
AWK mengatakan, kehadiran langsung para pejabat pemerintah pusat sangat penting agar kondisi masyarakat terdampak dapat diketahui secara nyata, termasuk berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Dengan melihat kondisi secara langsung, kata dia, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi dan bantuan yang lebih tepat bagi masyarakat terdampak.
“Dengan mereka hadir langsung di lokasi bencana, mereka bisa melihat kondisi masyarakat untuk kemudian mengambil langkah yang tepat bagi masyarakat yang terdampak,” katanya.
AWK juga berharap pemerintah daerah segera menyiapkan dan memperbarui data masyarakat yang terdampak gempa. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan serta menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
Ia menekankan, penanganan bencana membutuhkan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun elemen masyarakat.
“Dengan kolaborasi semua pihak, kita bisa saling membantu mengatasi penderitaan masyarakat. Kita tidak bisa berjalan sendiri untuk mengatasi masalah bencana alam seperti ini,” pungkasnya.
