Kritik Keras Mahasiswa FISIP Asal Ndikosapu Makassar terhadap Kebutaan Empati dan Sesat Logika Prioritas Pemdes dalam Penanganan Dampak Bencana Gempa M7.7.
MAKASSAR / ENDE — Krisis pangan dan trauma sosial pascagempa bumi M7.7 Flores terus mencekam warga Desa Ndikosapu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Di saat masyarakat berjuang bertahan hidup tanpa kepastian bantuan logistik sembako sejak gempa melanda, sikap Pemerintah Desa Ndikosapu justru memicu kecaman keras dari kalangan mahasiswa perantauan.
Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP asal Desa Ndikosapu yang saat ini menempuh pendidikan di Makassar, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi kampung halamannya. Gempa susulan yang terus terjadi membuat warga ketakutan, tidak berani berkebun, dan melumpuhkan total ekonomi warga. Namun, alih-alih fokus menjamin kelangsungan hidup warga melalui bantuan sembako darurat, Pemerintah Desa Ndikosapu dinilai sibuk mengadakan rapat pembahasan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
Keresahan dan Realita di Lapangan Krisis Pangan Nyata & Nihil Bantuan Sembako: Warga desa Ndikosapu hingga hari ini belum menyentuh bantuan logistik dasar. Lumpuhnya akses ekonomi akibat takut gempa susulan membuat warga berada di ambang krisis pangan darurat. Laporan Palsu ‘Kondisi Aman’ ke Kecamatan: Saat dikonfirmasi oleh Camat, Pemerintah Desa justru melaporkan bahwa situasi desa aman dan warga beraktivitas normal. Laporan tertutup dari meja kerja ini memutus akses bantuan yang seharusnya menjadi hak warga.
Sesat Logika Prioritas Penanganan: Membangun rumah butuh proses panjang, namun perut warga dan rasa lapar tidak bisa ditunda. Memprioritaskan program fisik jangka panjang dibanding kebutuhan makan harian adalah bentuk kegagalan empati kepemimpinan. “Bagaimana bisa seorang pemimpin dengan gampang bilang ‘desa aman’ ke Camat sementara warganya di lapangan bingung besok mau makan apa? Kalau Pemdes tidak pernah turun melihat kondisi warga secara langsung, jangan pakai laporan meja kerja untuk membunuh hak hidup warga Ndikosapu. Perut warga tidak bisa menunggu tahun depan!”— Mahasiswa FISIP Asal Desa Ndikosapu, Kabupaten Ende di Makassar Tuntutan Sikap Kepada Pemerintah Desa Ndikosapu & Pemkab Ende.
- Penyaluran Sembako Segera: Pemerintah Desa Ndikosapu dan BPBD Kabupaten Ende wajib segera menyalurkan paket sembako darurat ke seluruh KK di Desa Ndikosapu tanpa terkecuali.
- Koreksi Laporan Kebencanaan: Kepala Desa Ndikosapu harus segera mengoreksi laporan resmi ke pihak Kecamatan dan Kabupaten terkait kondisi nyata kelumpuhan ekonomi warga.
- Turun Langsung ke Lapangan: Aparat desa didesak untuk keluar dari kantor dan mengecek langsung kondisi dapur serta ketakutan warga di tiap dusun akibat gempa susulan.
- Evaluasi Prioritas Anggaran: Menunda pembahasan program non-darurat dan mengalokasikan seluruh daya desa untuk jaminan pangan dan penanganan trauma pascagempa.
