Kalabahi, Floresupdate.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Alor, Taufik Syahbudin, S.Pd., menilai lambannya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja komisi gabungan DPRD Alor bersama pemerintah daerah terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pada Senin (27/4) malam, di aula utama Gedung DPRD di Nirwala.
Menurut Taufik, hingga satu tahun lebih masa pemerintahan Bupati Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo, penataan birokrasi belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat jalannya program pemerintah daerah.
“Kalau ingin pemerintah bekerja dengan baik, maka penataan birokrasi harus dilakukan terlebih dahulu. Namun yang terlihat saat ini justru stagnan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya dugaan intervensi beberapa pihak yang disebutnya sebagai “rezim lama” yang hingga kini masih mempengaruhi jalannya birokrasi. Taufik menduga ada upaya menghambat sejumlah program, termasuk proses pelantikan pejabat dan rotasi jabatan.
“Pelantikan selalu ditunda dengan berbagai alasan. Ini menimbulkan pertanyaan, siapa sih yang sebenarnya mengatur di balik kondisi ini,” katanya.
Lebih lanjut, Taufik menyinggung dugaan lemahnya disiplin aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai pelanggaran terhadap aturan kepegawaian tidak ditindak tegas, sehingga berpotensi menurunkan kinerja pemerintahan.
“Pegawai masuk seenaknya, melawan pemerintah, tetapi tidak ada sanksi. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Ia juga meminta kepada Pj SEKDA Obeth Bolang, yang saat itu hadir mewakili Pemda Alor, agar sesegera mungkin mengambil langkah konkret, termasuk melakukan rotasi jabatan melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). menurutnya, Pejabat yang dinilai menghambat jalannya pemerintahan diminta untuk dipanggil, diperiksa, dan diberikan sanksi sesuai aturan.
Selain itu, Taufik juga menyoroti belum terlaksananya pelantikan pejabat eselon II yang dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Menurutnya, Rolling jabatan dianggap perlu untuk menciptakan penyegaran, menghadirkan semangat baru, dan suasana kerja yang berbeda.
Taufik juga Menduga, dari semua proses pelantikan yang tertunda disebabkan kelalaian Kepala Badan (Kaban) BKPSDM yang selalu mencari-cari alasan dan tidak mengindahkan Perintah Bupati, dengan demikian menurutnya, Pemerintah daerah Alor tertinggal jauh dibandingkan kabupaten lain yang sudah jauh lebih maju, sehingga pelantikan pejabat baru harus dipercepat agar pembangunan di Alor tidak jalan di tempat.
Di akhir, ia turut menyinggung kondisi kesehatan Bupati Alor. DPRD, kata Dia, sebelumnya telah menyepakati agar Bupati menjalani pengobatan secara berkala. Namun hingga kini, hal tersebut belum terealisasi.
“Kami membutuhkan penjelasan dari tim dokter terkait kondisi kesehatan Bupati agar koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan baik, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran,” tutupnya.
