Floresupdate.com, Ende – Puluhan warga masyarakat Ndao bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ende menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ende, Senin (23/2/2026).
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan status lahan di pesiar pantai yang telah ditinggali lebih dari 20 tahun serta menolak rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Ende.
Aksi ini dipicu oleh surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ende yang ditandatangani Bupati Ende, dengan nomor: BU.644/PUPR.05/58/I/2026 perihal perintah pengosongan lokasi pesisir pantai di lingkungan Ndao yang dihuni 51 Kepala Keluarga (KK). Surat tersebut rencananya akan dieksekusi pada 27 Februari 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Gabungan DPRD Ende, perwakilan mahasiswa dan tokoh masyarakat Ndao menyampaikan enam poin sikap penolakan, yaitu:
1. Menolak dipindahkan dari lingkungan Ndao.
2. Menolak penutupan usaha milik masyarakat kecil di lingkungan Ndao.
3. Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Ende agar menata lingkungan Ndao yang dinyatakan kumuh.
4. Menawarkan pembayaran pajak retribusi sebesar Rp5.000 per hari dengan syarat tidak dipindahkan.
5. Mengutuk Pemda Ende atas rencana penggusuran yang dinilai tidak menghormati norma agama di bulan Ramadan.
6. Mendesak Pemda Ende dan DPRD Ende agar membebaskan lahan di lingkungan Ndao untuk masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ende, Mikhael Badeoda, menyampaikan bahwa persoalan ini sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2018. Berbagai upaya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat Ndao telah dilakukan oleh instansi terkait, namun hingga kini belum menemukan titik temu.
“Era kepemimpinan saat ini baru mengeluarkan surat eksekusi pada 27 Februari 2026. Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Bupati Ende, dan beliau menjawab akan meninjau kembali surat tersebut karena bertepatan dengan bulan Ramadan,” ujar Mikhael.
Lebih lanjut, Mikhael menjelaskan bahwa Bupati Ende berkomitmen untuk bertemu langsung dengan warga Ndao setelah Idulfitri guna mencari solusi terbaik.
“Bupati sangat menginginkan pertemuan langsung dengan masyarakat agar tidak ada gesekan. Setelah Lebaran, beliau akan turun menemui warga untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini,” ungkapnya.
