FLORESUPDATE.COM, ENDE – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Ende menyoroti proyeksi struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026 yang diperkirakan berada pada posisi berimbang.
Berdasarkan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan, defisit anggaran sebesar Rp63,81 miliar ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yakni Rp63,81 miliar. Dengan demikian, secara struktur anggaran diproyeksikan tidak terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 atau nihil.
Namun, Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar proyeksi SiLPA nihil tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai keberhasilan dalam penyerapan anggaran.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ende, Maria Margaretha Sigasare, S.E., menyampaikan hal tersebut saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026, Jumat (28/8/2026), di Gedung DPRD Kabupaten Ende.
“Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan output dan outcome yang nyata, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung pemulihan kondisi daerah, khususnya masyarakat yang terdampak bencana,” ujar perempuan yang akrab disapa Megy tersebut.
Menurut Megy, Pemerintah Daerah perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan belanja. Selain itu, kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu ditingkatkan agar target pendapatan yang ditetapkan benar-benar realistis dan dapat dicapai.
“Oleh karena itu, Fraksi Partai Golongan Karya meminta Pemerintah Daerah untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan belanja, meningkatkan kualitas pengelolaan PAD, memastikan efektivitas penggunaan SiLPA, serta memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” tegasnya.
APBD Harus Menjawab Kondisi Masyarakat
Fraksi Golkar menilai Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026 harus ditempatkan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah.
Hal tersebut dinilai semakin penting dalam situasi daerah yang sedang menghadapi kondisi darurat bencana.
“Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026 harus ditempatkan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah, khususnya dalam menghadapi situasi darurat bencana, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Megy.
Di sisi lain, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Ende dalam meningkatkan pendapatan dan melakukan penyesuaian belanja.
Namun, Fraksi Golkar mengingatkan agar peningkatan target pendapatan tetap didasarkan pada potensi yang riil, terukur dan dapat dicapai. Sementara itu, setiap peningkatan belanja harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, bersifat prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan target PAD, khususnya distribusi daerah, mengingat realisasi semester I masih sangat rendah,” katanya.
Soroti Belanja Pegawai
Selain persoalan PAD, Fraksi Golkar juga menyoroti pengalokasian belanja pegawai yang dinilai relatif besar.
Megy menegaskan, alokasi belanja pegawai harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil serta kemampuan fiskal daerah.
“Demikian pula terhadap pengalokasian belanja pegawai yang relatif besar, harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan fiskal yang disampaikan Pemerintah Daerah dalam Nota Keuangan harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan anggaran.
“Jangan sampai keterbatasan fiskal yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan justru berhadapan dengan penganggaran yang kurang proporsional dan berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan,” tegas Megy.
Fraksi Golkar berharap pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026 tidak hanya berorientasi pada keseimbangan angka anggaran, tetapi benar-benar diarahkan untuk memastikan anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Terlebih dalam kondisi pascabencana, kebijakan anggaran diharapkan mampu memperkuat proses pemulihan masyarakat, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
