Menurut Pria yang akrab disapa Bento tersebut, mengatakan semula pihaknya mengirah bantuan ini di gelontorkan dalam bentuk barang (kapal) namun bantuan tersebut berupa uang senilai 6,5 Miliar.
“Ternyata bantuan untuk kapal motor dari kementerian sosial berupa uang senilai 6,5 Miliar dan kapal itu dikerjakan di kabupaten Ende”, ungkap Bento
Bento menduga bahwa pengadaan bantuan tersebut tidak sesuai spesifikasi di wilayah laut selatan.
“Kalau dikerjakan di Ende semestinya speknya harus sesuai dengan kondisi laut kita disini sehingga bantuan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi kalau speknya tidak sesuai maka yang terjadi seperti ini”, katanya.
Bento berharap Dinas Sosial dan Dinas Perikanan di Kabupaten Ende harus bisa memberikan informasi terkait spesifikasi bantuan dimaksud.
Selain itu, Bento menduga bahwa pengadaan bantuan tersebut tidak melalui proses tander tetapi menggunakan metode penunjukan langsung.
Atas kejadian itu Bento mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Ende segera menyikapinya lantaran anggaran dengan miliaran rupiah tidak ada asas pemanfaatan untuk masyarakat.
