Secara aksiologis, nilai sumpah jabatan yang diucapkan di bawah kitab suci menjadi tereduksi maknanya ketika ia menjadi objek pembatalan akibat kelalaian manajerial.
Institusi pemerintah daerah kehilangan wibawa moralnya di hadapan publik ketika urusan sekelas pengangkatan Sekda ditangani dengan cara-cara yang tampak amatir dan reaktif. Publik tidak lagi melihat birokrasi sebagai menara gading yang penuh keteraturan, melainkan sebagai arena tarung kepentingan yang mengabaikan etika administrasi.
Restorasi marwah birokrasi hanya dapat dilakukan melalui kepatuhan total terhadap hukum (supremasi hukum) dan pengakuan terhadap hierarki pemerintahan yang ada.
Sebagai konklusi, kasus di Kabupaten Ngada harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah untuk kembali pada khittah tata kelola yang tertib, cermat, dan patuh pada aturan.
“Pelantikan Uji Coba” tidak boleh menjadi norma baru dalam dinamika politik lokal. Diperlukan rekonsiliasi administratif yang tulus antara Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, serta komitmen untuk menjalankan sistem meritokrasi tanpa tendensi personal.
Hanya dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan kepatuhan prosedural, sebuah daerah dapat membangun fondasi pemerintahan yang kokoh, stabil, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.
Tanpa itu, birokrasi hanya akan terjebak dalam lingkaran polemik yang tidak berujung, sementara rakyat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.
