Oleh: Christiano Elirado Keytinu
Mahasiswa Fakultas Hukum Unipa / Ketua Komisariat PMKRI Nusa Nipa
Floresupdate.com, OPINI – Dunia pendidikan di Indonesia kembali berduka. Kali ini, duka itu tidak lahir dari kegagalan akademik, melainkan dari kegagalan nurani negara. Kepergian seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi tamparan keras bagi kita semua. Seorang anak yang seharusnya memegang buku dan pulpen untuk merajut masa depan, justru harus mengakhiri hidupnya dalam situasi yang mengguncang nurani publik.
Peristiwa ini bukan sekadar tragedi individual. Ia mencerminkan problem struktural dalam sistem pendidikan dan perlindungan sosial di daerah-daerah miskin. Pendidikan yang semestinya menjadi jalan pembebasan justru, dalam situasi tertentu, berubah menjadi beban yang tak tertanggungkan bagi keluarga miskin.
Pendidikan yang Meminggirkan
Di tengah narasi besar tentang Indonesia Emas 2045, realitas di pelosok NTT menunjukkan kontras yang tajam. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang pembebasan justru dapat berubah menjadi ruang tekanan, ketika biaya pendidikan dan pungutan lain tidak diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai.
Pungutan komite sekolah, biaya kebutuhan belajar, hingga tekanan sosial terhadap keluarga miskin menjadi persoalan yang masih nyata. Situasi ini mencerminkan kurangnya sensitivitas kebijakan pendidikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat miskin, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Kegagalan Data dan Birokrasi yang Kaku
Negara sering hadir dalam bentuk angka dan statistik, namun kerap absen dalam bentuk perlindungan nyata.
Ketidaktepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan lambatnya pembaruan data penerima bantuan sosial berdampak pada keluarga yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan.
Ketika birokrasi menjadi kaku dan prosedural, warga miskin yang membutuhkan justru tercecer. Dalam konteks ini, tragedi di Ngada menunjukkan bahwa kegagalan sistem data dan koordinasi lintas lembaga dapat berujung pada konsekuensi sosial yang serius.
Panggilan Moral untuk Gereja dan Pemerintah
Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai wilayah dengan basis religiusitas yang kuat. Tragedi ini seharusnya menjadi refleksi bersama bagi pemerintah dan lembaga keagamaan untuk lebih hadir secara nyata di tengah masyarakat miskin.
Seruan solidaritas sosial, diakonia, dan kebijakan afirmatif harus diterjemahkan ke dalam tindakan konkret, bukan sekadar retorika. Anak-anak dari keluarga miskin harus dijamin hak pendidikannya tanpa tekanan ekonomi dan stigma sosial.
Pernyataan Sikap PMKRI Komisariat Nusa Nipa
Menyikapi tragedi ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Nusa Nipa menyatakan sikap sebagai berikut:
Mendesak pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pungutan komite sekolah agar tidak membebani keluarga miskin.
Menuntut perbaikan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi riil warga miskin.
Mengajak seluruh kader PMKRI dan elemen masyarakat sipil untuk meningkatkan sensitivitas sosial dan melakukan advokasi nyata terhadap isu kemiskinan dan pendidikan.
Mendorong penghapusan segala bentuk pungutan pendidikan bagi keluarga tidak mampu melalui kebijakan afirmatif yang tegas dan terukur.
Tragedi ini adalah peringatan keras bahwa pendidikan tidak boleh menjadi beban yang menggerus harapan hidup anak-anak miskin.
Negara, gereja, dan masyarakat harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan yang adil, aman, dan manusiawi.
Pro Ecclesia et Patria.
Untuk Gereja dan Tanah Air.
