Oleh: Anjeliana Delan
Mahasiswa Universitas Nusa Cendana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidkan
Opini, floresupdate.com — Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika sebuah kebijakan tidak lagi berbicara tentang angka, melainkan tentang nasib masyarakat. Pernyataan Melki Laka Lena terkait kemungkinan “merumahkan” sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian serius publik. Isu ini tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan teknis anggaran, melainkan sebagai persoalan kemanusiaan dan keberlanjutan pelayanan publik.
Sekilas, persoalan ini memang terlihat sebagai konsekuensi dari keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan belanja pegawai sesuai dengan regulasi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengatur proporsi belanja pegawai. Dalam kerangka itu, PPPK sering kali diposisikan sebagai beban anggaran yang harus dikendalikan.
Namun, melihat persoalan ini hanya dari sisi angka adalah cara pandang yang terlalu sempit. Di balik angka 9.000 itu, ada realitas yang tidak bisa diabaikan. Ada guru yang setiap hari tetap mengajar di ruang kelas dengan fasilitas terbatas, bahkan jauh dari kata layak. Ada tenaga kesehatan yang terus melayani masyarakat meskipun bekerja dalam keterbatasan sarana dan prasarana. Ada pula pegawai lain yang menjadi bagian penting dari roda pelayanan publik, meski tanpa jaminan kepastian masa depan.
Mereka mungkin tidak tercatat secara emosional dalam tabel anggaran, tetapi dampak kehadiran mereka sangat nyata dirasakan oleh masyarakat. Jika ribuan PPPK ini benar-benar dirumahkan, maka yang hilang bukan hanya angka dalam struktur birokrasi, melainkan juga kualitas dan jangkauan pelayanan publik itu sendiri.
Di sinilah letak dilema pemerintah. Di satu sisi, ada kewajiban untuk menaati aturan fiskal dan menjaga kesehatan keuangan daerah. Di sisi lain, ada tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan masyarakat tetap terlayani. Kedua hal ini sama-sama penting, tetapi tidak selalu berjalan searah.
