Promosi destinasi unggulan nasional dinilai turut memperparah situasi. Transformasi Labuan Bajo sebagai ikon pariwisata global belum dibarengi mitigasi risiko overcrowding di jalur laut yang rawan cuaca ekstrem. Akibatnya, kepadatan kapal di area berbahaya tidak dikelola dengan sistem keselamatan yang memadai.
Data Pengawasan yang Memprihatinkan
Implementasi peraturan keselamatan pelayaran dinilai belum optimal. Data Ditjen Perhubungan Laut 2025 mengungkap, hanya sekitar 40 persen kapal wisata di NTT yang lolos inspeksi tahunan. Banyak kapal belum dilengkapi sistem pelacak AIS real-time, sementara kompetensi awak kapar kerap di bawah standar. Kondisi ini mengingatkan pada tragedi serupa seperti KM Sinar Bangun (2018) dan KM Bahtera Indah (2024).
Ancaman semakin kompleks dengan meningkatnya risiko cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. BMKG mencatat peningkatan gelombang tinggi dan badai di Selat Komodo hingga 30 persen sepanjang 2025. Lemahnya pengawasan tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga membuka peluang penyelundupan dan eksploitasi sumber daya laut ilegal.
Desakan untuk Aksi Nyata
PMKRI menegaskan, pariwisata yang berkembang tanpa kendali keselamatan berpotensi mengorbankan nyawa demi keuntungan ekonomi. Lembaga ini menyerukan negara untuk menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama, bukan sekadar mengejar target kunjungan wisata.
