Presiden RI, Prabowo Subianto
FLORESUPDATE.COM, JAKARTA – Dalam sidang kabinet perdananya sebagai Presiden, Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada para menteri Kabinet Merah Putih.
Bertempat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prabowo meminta jajarannya untuk mengurangi kegiatan seremonial, seminar, dan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang dinilainya kurang mendesak.
“Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” ujarnya dengan tegas, Rabu (23/10).
Prabowo menegaskan pentingnya efisiensi dalam bekerja demi pembangunan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat.
Menurut mantan Menhan ini, langkah-langkah ini diperlukan agar para menteri tetap fokus pada pekerjaan yang berdampak langsung pada rakyat.
“Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada,” imbuhnya.
Prabowo juga menyindir kebiasaan studi banding ke luar negeri yang sering kali tidak relevan.
“Studi banding, belajar pramuka ke negara lain, saya minta itu efisien. Tidak perlu berlebihan,” kata mantan Menteri Pertahanan ini.
Terobosan Baru: Penguatan Lembaga dan Pembentukan Badan Khusus
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memaparkan beberapa langkah terobosannya dengan memperkuat lembaga strategis.
Salah satunya adalah penguatan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) serta pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
“Saya perkuat Kepala Staf Kepresidenan. Selain itu, saya juga membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang tugasnya memonitor seluruh program dan proyek yang dilaksanakan,” jelas Prabowo.
Lembaga ini, menurutnya, bertujuan memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.Selain itu, ia juga menambahkan fokus baru untuk penanganan kemiskinan.
“Saya membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan memastikan bahwa program perlindungan sosial dan bantuan untuk rakyat yang masih membutuhkan dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah ini, Presiden Prabowo ingin memastikan pemerintahannya bekerja dengan lebih efisien, terukur, dan berdampak langsung kepada rakyat, tanpa terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang kurang mendesak atau seremonial semata.
Prioritas Ekonomi Dalam Negeri
Arah kebijakan ini sejalan dengan visi Prabowo yang berfokus pada pembangunan ekonomi domestik. I
a menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintah harus mampu memprioritaskan kebutuhan rakyat secara nyata dan bukan sekadar pencitraan.
“Kita tidak bisa seenaknya, karena ini bukan negara otoriter. Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk seremonial. Kita harus fokus pada hasil yang nyata,” pungkas Prabowo.
Arahan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam memimpin pemerintahannya menuju era yang lebih efisien dan terarah, di mana kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. (*)
