“Anak adalah benih masa depan; bila benih dibiarkan kering, jangan salahkan tanah bila panen tak pernah datang,” Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA.
Floresupdate.com, OPINI – Peristiwa tragis meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Ngada karena ketidakmampuan membeli buku sekolah adalah jeritan sunyi dari wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Nusa Tenggara Timur secara konsisten berada di peringkat terbawah nasional dalam tingkat kemiskinan dan kualitas pendidikan, dan tragedi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di NTT bukan sekadar statistik, tetapi realitas yang merenggut nyawa anak-anak.
Ketika sebuah provinsi berada di urutan atas kemiskinan nasional dan di urutan bawah dalam capaian pendidikan, maka setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada orang kecil adalah bentuk pengabaian struktural. Data kemiskinan dan pendidikan di NTT seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bahwa kondisi ini sudah berada dalam status darurat kemanusiaan, bukan sekadar masalah administratif.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus lebih serius, jujur, dan berbelas kasih dalam mendata masyarakat miskin. Data kemiskinan bukan angka untuk laporan tahunan, melainkan fondasi moral dan teknis dalam menyusun kebijakan. Tanpa data yang benar, bantuan akan terus salah sasaran, dan anak-anak dari keluarga miskin akan tetap tercecer, tertekan, dan kehilangan masa depan.
Dalam kondisi NTT yang masih tertinggal secara ekonomi dan pendidikan, anggaran negara dan daerah seharusnya dikunci secara tegas untuk pendidikan dasar, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program-program nonproduktif, kegiatan seremonial, dan belanja yang tidak berdampak langsung pada rakyat miskin harus dikurangi secara radikal. Di wilayah miskin, setiap rupiah anggaran adalah soal hidup dan mati.
Pertanyaan keras patut diajukan: DPR RI dan DPRD selama ini ke mana? Ketika NTT berkali-kali disebut sebagai provinsi miskin dan tertinggal, fungsi pengawasan seharusnya bekerja lebih keras dari daerah lain. Wakil rakyat tidak cukup hadir saat reses atau kampanye, tetapi harus memastikan bahwa APBN dan APBD benar-benar menyentuh anak-anak miskin di desa-desa terpencil
Kemarahan Gubernur NTT atas ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten Ngada untuk melayat adalah kemarahan yang sah dan bermartabat. Pernyataan beliau menegaskan satu hal mendasar: kematian warga karena faktor sosial bukan peristiwa biasa. Kehadiran pemerintah dalam duka adalah bentuk paling elementer dari tanggung jawab negara. Seorang anak yang meninggal karena kemiskinan harus diperlakukan dengan hormat, karena ia mati sebagai manusia dan warga negara.
Namun, tragedi ini juga memanggil peran agama dan dunia pendidikan, khususnya di NTT yang dikenal sebagai wilayah religius. Kegiatan gereja, ibadah, perayaan iman, dan aktivitas pastoral terlihat sangat masif. Tetapi pertanyaan jujur perlu diajukan: di mana pembinaan iman yang benar-benar menyentuh batin anak-anak miskin agar mereka tidak berputus asa?
Iman seharusnya menumbuhkan harapan, bukan diam di altar dan mimbar. Anak yang bunuh diri karena tidak mampu membeli buku menunjukkan bahwa ia kehilangan harapan, dan pada saat yang sama kehilangan pegangan iman. Ini adalah panggilan keras bagi gereja dan lembaga keagamaan untuk kembali pada inti pewartaan: membela yang kecil, menguatkan yang rapuh, dan menemani yang hampir menyerah.
Di sinilah peran guru menjadi sangat mulia dan strategis. Guru di NTT tidak hanya bertugas mengajar membaca dan berhitung, tetapi juga menjadi orang dewasa yang menghadirkan harapan. Guru adalah figur yang paling dekat dengan anak setiap hari. Ketika keluarga miskin tidak mampu memberi dukungan, kata-kata seorang guru bisa menyelamatkan masa depan, bahkan nyawa seorang anak.
Pendidikan anak harus menjadi prioritas nomor satu negara, daerah, gereja, dan masyarakat. Tidak boleh lagi ada anak yang merasa sendirian menghadapi kemiskinan. Tidak boleh lagi ada anak yang mengakhiri hidup karena buku sekolah. Jika itu terjadi, maka kita semua pemerintah, wakil rakyat, pemuka agama, dan pendidik gagal secara kolektif.
Negara harus hadir bukan hanya dalam pidato, gereja tidak cukup hadir dalam liturgi, dan sekolah tidak cukup hadir dalam kurikulum. Semua harus hadir di hati anak-anak yang paling lemah.
Jika NTT ingin keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan, maka perlindungan terhadap anak-anak miskin secara ekonomi, pendidikan, dan iman harus menjadi agenda utama bersama. Tanpa itu, kita hanya akan terus berduka dari satu tragedi ke tragedi berikutnya.
