Anggota DPD RI Maria Stevi Harman Pertanyakan Insentif Kader Puskesmas dan Dorong Pelembagaan Khusus

FloresUpdate.com, Jakarta – Anggota DPD RI, dr. Maria Stevi Harman mempertanyakan insentif kader-kader puskesmas yang sempat dijanjikan untuk diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Hal itu disampaikannya saat rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan yang bertempat di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).

Stevi Harman menegaskan bahwa para kader puskesmas sebagai lini depan urusan kesehatan perlu diberi insentif dan saat ini pun banyak kader puskesmas di NTT yang menanyakannya.

“Menurut saya, penting untuk kita memperhatikan para lini depan yang ada di puskesmas-puskesmas, dan sekarang ini yang mungkin belum mendapat perhatian khusus itu para kader. Saya mau menanyakan bagaimana kelanjutannya, ini para kader banyak menanyakan tentang insentif kader, yang kemarin itu janjinya untuk diatur di Permenkes. Rekomendasi saya, mereka perlu diberikan insentif,” tegas dr. Stevi Harman. 

Selain itu, Anggota DPD asal NTT ini juga mendorong pelembagaan khusus bagi para kader di Puskesmas agar lebih independen. 

Fakta yang terjadi selama ini, keberadaan kader di puskesmas-puskesmas rentan diintervensi oleh kepentingan politik lokal desa. 

“Mereka itu (kader puskesmas) perlu dibuat suatu kelembagaan khusus gitu, supaya mereka itu independen. Banyak di daerah saya kader-kader itu ganti kalau kadesnya ganti,” lanjut dr. Stevi Harman. 

Sebab menurutnya, Keberadaan kader puskesmas yang selalu diganti akan berdampak pada kompetensi kader itu sendiri, dan akhirnya program peningkatan kompetensi kader menjadi mubazir.

“Jadi susah untuk meningkatkan kompetensi, begitu udah peningkatan kompetensi diganti kadernya. Mungkin perlu kelembagaan khusus,” ungkapnya. 

Dalam rangka peningkatan kompetensi kader puskesmas, dr Maria Stevi Harman juga mendorong agar para kader puskesmas diberikan Pendidikan tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam rangka mencegah angka kematian karena kardiovaskuler serta kematian ibu dan anak. 

“Salah satu juga program nanti, saya menyarankan juga untuk kader-kader ini diberi pendidikan tentang BHD (bantuan hidup dasar). Karena banyak juga di daerah saya itu kematian yang disebabkan oleh kardiovaskular, dan ibu anak juga tinggi,” tutupnya.

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!