FLORESUPDATE.COM, ENDE – Dalam Debat Perdana Pilgub Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka dan Johni Asadoma, menyoroti kondisi NTT yang masih berada di peringkat keempat daerah termiskin di Indonesia meskipun telah 66 tahun berdiri sebagai provinsi.
Melki Laka Lena menekankan perlunya perubahan mendasar dalam pembangunan NTT.
“Kami ingin membangun NTT yang lebih maju, lebih sehat, lebih cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan ini, yakni membangun, melayani, dan memberdayakan masyarakat,” tegas Melki.
Sebagai mantan Ketua Panja Kesehatan DPR RI, Melki menyebut salah satu langkah yang telah ia lakukan adalah mempermudah proses registrasi tenaga kesehatan (STR), sehingga tenaga medis dapat lebih fokus dalam melayani masyarakat.
“UU ini kami putuskan bersama pemerintah untuk membebaskan STR, agar pelayanan kesehatan di NTT lebih baik,” tambahnya.
Selain itu, Melki mengklaim dirinya telah berhasil mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk pembangunan RSUP dr. Ben Mboi di Kupang, yang kini sudah dinikmati masyarakat.
Ia juga menyebut keberadaan 30 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh NTT telah membantu menciptakan tenaga kerja terlatih yang siap bekerja di luar negeri, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Dalam sektor ekonomi, Melki-Johni berencana mendorong hilirisasi produk non-tambang di NTT.
“Kami akan memastikan masyarakat NTT memiliki lebih banyak sumber pendapatan dengan mendorong hilirisasi produk non tambang,” ujarnya.
Sementara itu, Johni Asadoma, calon wakil gubernur yang pernah menjabat sebagai Kapolda NTT, menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kesejahteraan ASN akan kami pastikan, dan kami akan memastikan program-program yang selama ini tersendat, seperti PTPL, akan kami selesaikan,” ujar Johni.
Pengalamannya sebagai Kapolda membuatnya peka terhadap masalah sosial di NTT, terutama terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan seksual.
“Pada tahun 2023, kami berhasil menetapkan 53 orang sebagai tersangka TPPO. Kami berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, tokoh agama, masyarakat, dan kepala desa dalam mencegah dan menangani masalah ini,” jelasnya.
Melalui visi mereka, Melki dan Johni berjanji untuk membawa NTT menuju masa depan yang lebih cerah.
“Mari kita bekerja sama untuk membangun NTT yang lebih maju, sejahtera, cerdas, dan berkelanjutan,” tutup Melki dengan optimisme. (*)
