Jika tujuan negara adalah menekan biaya politik dan memperbaiki kualitas demokrasi, maka agenda yang seharusnya didorong adalah reformasi aturan pencalonan, pelarangan tegas mahar politik, keterbukaan dana kampanye, serta penegakan hukum pemilu yang konsisten dan tidak tebang pilih. Tanpa itu, sistem apa pun—langsung atau tidak langsung—akan tetap dikuasai oleh kepentingan elite.
Pilkada langsung bukan kesalahan demokrasi, melainkan koreksi atas masa lalu yang sentralistik dan tertutup. Menghapusnya berarti menarik kembali hak rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan daerahnya. Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi harga yang jauh lebih mahal adalah ketika suara rakyat dianggap tidak lagi penting.
