FloresUpdate.com, Jakarta – Situasi politik dalam negeri kembali memanas setelah penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.
Kejadian ini memicu instruksi mendesak dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyarankan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda kegiatan yang telah direncanakan, termasuk kegiatan retret di Magelang.
Instruksi tersebut, yang beredar dengan nomor IN/OPP/H/2025, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan mereka untuk mengikuti retret yang direncanakan pada 21-28 Februari 2025 di Kota Magelang.
Instruksi ini juga mencakup perintah untuk menghentikan perjalanan jika mereka sudah dalam perjalanan menuju lokasi retret dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.
Instruksi ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menyatakan Ketua Umum PDIP memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan, baik untuk kepentingan internal partai maupun eksternal, untuk memastikan eksistensi dan kinerja partai.
Selain itu, dalam surat instruksi tersebut, seluruh kepala daerah dari PDIP juga diminta untuk tetap dalam komunikasi aktif dengan stand by commander call, yang berarti mereka harus siap menerima arahan lebih lanjut dari Megawati terkait situasi politik yang berkembang.
Keputusan ini diambil dalam konteks dinamika politik yang semakin memanas menyusul penahanan Hasto Kristiyanto.
Sebagai salah satu tokoh kunci di PDIP, penahanan Hasto menjadi sorotan publik dan dapat mempengaruhi stabilitas politik di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Meski penahanan ini masih dalam tahap awal, instruksi yang dikeluarkan Megawati menunjukkan langkah cepat untuk memastikan semua kader PDIP tetap berada dalam jalur yang telah ditetapkan dan fokus pada agenda partai.
Keputusan untuk menunda kegiatan retret diharapkan dapat memberi kesempatan bagi para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengatur strategi dan memastikan kesolidan internal PDIP dalam menghadapi situasi politik yang sedang berkembang. (*)
