KALABAHI, FLORESUPDATE.COM — Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Alor yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (27/04/2026) siang berakhir buntu. Rapat yang sedianya membahas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tersebut terpaksa diskors setelah diwarnai ketegangan dan kekecewaan mendalam dari para anggota legislatif.
Ketegangan dipicu oleh absennya pejabat utama Pemerintah Daerah (Pemda) Alor. Pantauan media di lokasi, tidak tampak kehadiran Bupati, Wakil Bupati, Penjabat (Pj) Sekda, para Asisten, maupun Staf Ahli. Forum hanya dihadiri oleh beberapa kepala instansi teknis, di antaranya Kadis Perumahan, Kadis BKKBN, Kadis Kesehatan, dan Direktur RSUD Kalabahi.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Alor, Buche Brikmar, didampingi Wakil Ketua I Yeremias Karbeka dan Wakil Ketua II Usman Plaikari ini, dinilai kehilangan marwahnya akibat ketidakhadiran para pengambil kebijakan di tingkat eksekutif.
Ketua Komisi I DPRD Alor, Sulaiman Singh, SH, melontarkan kritik keras terkait situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa substansi rapat ini adalah untuk mencari solusi atas berbagai kekacauan dan ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Substansi rapat hari ini adalah menyelamatkan kondisi pemerintahan dan mengakhiri kekacauan di daerah ini. Mau diskors pun tidak masalah, asalkan substansi rapat tetap terselamatkan. Kita diundang untuk membahas penyelenggaraan pemerintahan, namun faktanya tidak ada satu pun (pimpinan daerah) yang hadir untuk bertanggung jawab, ” tegas Sulaiman dengan nada geram.
Sulaiman juga mengecam alasan pendelegasian yang dianggap sebagai bentuk kecerobohan administratif, bukan sekadar kendala teknis. Ia menilai fungsi evaluasi ini sangat krusial karena merupakan respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran pembangunan.
“Kenapa tidak hadir? Ini bukan soal sepele pendelegasian, ini soal kecerobohan. Ini rapat penting yang sepadan dengan martabat penyelenggaraan pemerintahan. Sepanjang saya menjabat sebagai anggota DPRD, baru kali ini terjadi hal seperti ini,” lanjut pria yang akrab disapa Man Singh tersebut.
Akibat ketidakhadiran para delegasi utama Pemda Alor, pimpinan sidang akhirnya memutuskan untuk menskors rapat hingga pukul 16.00 WITA. Selama masa skorsing, Sekretariat Dewan diminta melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pihak pemerintah daerah agar rapat dapat dilanjutkan dengan kehadiran pejabat yang berwenang mengambil keputusan.
Suasana di gedung DPRD Alor sempat riuh dan gaduh dengan diskusi antar anggota dewan yang menyayangkan sikap abai pihak eksekutif terhadap undangan lembaga legislatif tersebut. ***
