Jangan Sampai Rakyat Harus Mencari Jalan Lain Karena Wakilnya Tidak Hadir
Dr.Ir. Karolus Karni Lando, MBA
Floresupdate.com, Opini- Tulisan Radar NTT berjudul “Ketika Adriano Padama ‘Mengambil Alih’ Peran Anggota Dewan” menurut saya merupakan sebuah kritik demokrasi yang sangat penting dan patut menjadi bahan refleksi bagi seluruh wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI yang mewakili Nusa Tenggara Timur.
Saya justru ingin memberikan apresiasi kepada Adriano Padama, mahasiswa asal Alor, yang berani menyampaikan persoalan harga beras di daerahnya secara langsung kepada Menteri Pertanian. Keberanian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk generasi muda, tidak boleh diam ketika melihat persoalan yang menyangkut kehidupan rakyat.
Namun, di balik keberanian Adriano tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar:
Mengapa persoalan rakyat harus terlebih dahulu disampaikan oleh seorang mahasiswa kepada seorang menteri, sementara kita memiliki anggota DPR RI yang memang memperoleh mandat dari rakyat untuk menyerap, memperjuangkan, dan mengawasi kepentingan masyarakat?
Inilah yang menurut saya harus menjadi bahan introspeksi.
DPR RI Memiliki Mandat yang Jelas
Anggota DPR RI bukan hanya representasi politik di Jakarta. Mereka dipilih oleh rakyat dengan mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili.
Karena itu, ketika masyarakat NTT menghadapi persoalan harga pangan, kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, transportasi, hingga persoalan konektivitas antarpulau, anggota DPR RI seharusnya menjadi salah satu pihak yang paling aktif mencari tahu dan memperjuangkannya.
Saya juga melihat bahwa negara telah menyediakan gaji, tunjangan, fasilitas, serta dukungan anggaran kegiatan termasuk dana reses kepada anggota DPR agar mereka dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal.
Maka, dana yang diberikan negara kepada wakil rakyat bukan sekadar fasilitas pribadi. Di balik setiap rupiah yang dibelanjakan negara terdapat harapan rakyat agar wakilnya bekerja, turun ke lapangan, mendengar, mengawasi, dan memperjuangkan kepentingan konstituennya.
Karena itu, jangan sampai rakyat justru merasa bahwa mereka harus mencari jalan lain untuk menyampaikan persoalannya karena wakil yang dipilihnya tidak hadir.
Adriano Bukan Mengambil Alih Pekerjaan DPR
Saya sependapat dengan substansi tulisan Radar NTT: Adriano tidak mengambil alih kursi ataupun kewenangan anggota dewan.
Ia hanya melakukan sesuatu yang sangat sederhana: menyampaikan suara masyarakat.
Justru keberanian seorang mahasiswa ini harus menjadi alarm bagi para wakil rakyat.
Kalau seorang mahasiswa dapat membawa persoalan masyarakat Alor sampai kepada Menteri Pertanian dan kemudian mendapatkan respons pemerintah, maka anggota DPR RI yang memiliki akses politik, kewenangan pengawasan, jaringan kelembagaan, serta dukungan negara seharusnya mampu melakukan lebih jauh.
Bukan berarti setiap persoalan harus dibawa ke menteri.
Tetapi pertanyaannya adalah:
Apakah persoalan tersebut sudah diketahui oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihannya?
Apakah sudah dibawa dalam rapat-rapat DPR?
Apakah sudah diperjuangkan melalui fungsi anggaran dan pengawasan?
Apakah sudah ada komunikasi dengan kementerian terkait?
Dan yang paling penting:
Apakah wakil rakyat benar-benar mengetahui persoalan masyarakat di desa-desa dan pulau-pulau yang mereka wakili?
Masyarakat Harus Cerdas Memilih
Peristiwa Adriano Padama juga memberikan pelajaran penting bagi masyarakat NTT.
Kita tidak boleh hanya memilih anggota DPR karena popularitas, baliho, hubungan keluarga, kedekatan politik, pemberian sesaat, atau karena sering muncul di media sosial.
Rakyat harus semakin pintar dalam memilih.
Khususnya dalam memilih anggota DPR RI dari Dapil NTT 1, masyarakat perlu melihat rekam jejak calon secara objektif.
Tanyakan:
Apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat?
Apakah memahami persoalan NTT?
Apakah pernah memperjuangkan kepentingan daerah?
Apakah aktif turun ke masyarakat?
Apakah memiliki kapasitas dan kompetensi?
Apakah mampu memperjuangkan anggaran untuk NTT?
Apakah memiliki integritas?
Apakah setelah terpilih nanti tetap mau mendengar rakyat?
Jangan sampai kita memilih seseorang hanya karena terkenal, kemudian setelah terpilih sulit ditemui dan tidak lagi mengetahui persoalan masyarakat.
Surat suara rakyat adalah mandat.
Dan mandat tersebut harus diberikan kepada orang yang benar-benar mampu mempertanggungjawabkannya.
NTT Membutuhkan Wakil yang Bekerja, Bukan Sekadar Wakil yang Ada
NTT adalah provinsi kepulauan dengan persoalan yang kompleks. Jarak geografis, biaya logistik, konektivitas antarpulau, harga kebutuhan pokok, kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta keterbatasan infrastruktur membutuhkan wakil rakyat yang bekerja secara serius.
Kita membutuhkan anggota DPR RI yang mampu menjadi jembatan antara persoalan rakyat NTT dengan kebijakan pemerintah pusat.
Bukan hanya hadir ketika masa kampanye.
Bukan hanya hadir ketika masa reses.
Dan bukan hanya hadir ketika kamera sedang menyala.
Wakil rakyat harus hadir ketika rakyat mengalami kesulitan.
Jangan Menunggu Rakyat Viral
Pelajaran terbesar dari kasus Adriano adalah:
Jangan menunggu persoalan rakyat menjadi viral baru pemerintah bergerak.
Dan jangan sampai masyarakat harus mencari mahasiswa, influencer, media sosial, atau pihak lain untuk mendapatkan perhatian pemerintah karena saluran representasi politik tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Demokrasi bukan hanya tentang mencoblos setiap lima tahun.
Demokrasi adalah tentang apa yang dilakukan oleh orang yang kita pilih setelah mereka mendapatkan suara kita.
Karena itu, saya melihat tulisan Radar NTT ini bukan semata-mata kritik kepada anggota DPR.
Ini adalah peringatan bagi kita semua.
Bagi pemerintah: dengarkan rakyat sebelum masalah menjadi besar.
Bagi DPR RI: jalankan mandat rakyat dengan sungguh-sungguh.
Bagi masyarakat: gunakan hak politik dengan cerdas.
Dan bagi generasi muda seperti Adriano: jangan takut menyuarakan kebenaran dan kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan satu hal sederhana:
Jangan sampai mahasiswa harus “mengambil alih” pekerjaan anggota dewan.
Bukan karena mahasiswa tidak boleh bersuara—justru suara mahasiswa sangat penting dalam demokrasi—tetapi karena wakil rakyat harus berada di garis depan dalam mendengar dan memperjuangkan persoalan rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya.
Dan bagi masyarakat NTT, khususnya pemilih Dapil NTT 1, gunakanlah hak pilih dengan penuh kesadaran.
Jangan hanya memilih siapa yang paling dikenal. Pilihlah siapa yang paling mampu bekerja.
Jangan hanya memilih karena janji. Lihat rekam jejaknya.
Jangan hanya memilih wakil yang pandai berbicara tentang rakyat. Pilihlah wakil yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Karena pada akhirnya, NTT tidak kekurangan orang yang berbicara atas nama rakyat. NTT membutuhkan lebih banyak orang yang bekerja nyata untuk rakyat.
Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA
