Floresupdate.com, Ende – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Maurole yang digelar untuk membahas program pembangunan tahun anggaran 2025 diwarnai kekecewaan. Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Kepala Desa Aewora, Yulius Mangu, menyesalkan ketidakhadiran anggota DPRD Kabupaten Ende dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tiga, khususnya perwakilan dari Kecamatan Maurole.
Yulius Mangu secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas absennya wakil rakyat yang seharusnya hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Menurutnya, ketidakhadiran para legislator dalam forum tertinggi pengusulan pembangunan ini menjadi indikasi lemahnya komitmen terhadap kepentingan rakyat.
“Ketidakhadiran mereka membuktikan bahwa tanggung jawab sosial terhadap pembangunan di wilayah ini masih sangat rendah. Musrenbang adalah forum strategis, tempat masyarakat menyampaikan usulan program yang akan menentukan arah pembangunan tahun depan. Kehadiran anggota DPRD sangat dinantikan, karena mereka adalah perpanjangan tangan masyarakat di parlemen,” ujar Yulius dengan nada kecewa.
Nada kekecewaan serupa juga disampaikan oleh Eugenius Kota, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Maurole. Ia menilai absennya anggota DPRD sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah yang telah diberikan masyarakat dalam Pemilu.
“Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Saat kampanye, mereka datang menawarkan visi dan janji-janji pembangunan, tapi ketika tiba saatnya mendengar langsung aspirasi rakyat, mereka justru tidak hadir. Ini seperti menghindari tanggung jawab,” kata Eugenius.
Menurutnya, seorang anggota DPRD tidak boleh berpikir sektoral, hanya memprioritaskan kepentingan politik saat pemilihan, tetapi harus menjalankan peran sebagai wakil rakyat secara penuh.
“Setelah terpilih, mereka bukan lagi milik satu kelompok atau partai, melainkan wakil dari seluruh masyarakat. Jika dalam forum sepenting ini saja mereka absen, lalu kapan mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat?” lanjutnya.
Musrenbangcam Maurole tahun ini sejatinya menjadi ajang krusial bagi masyarakat untuk mengusulkan berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiadaan anggota DPRD dari dapil tersebut memunculkan kekecewaan mendalam di kalangan warga, yang berharap suara mereka bisa tersampaikan langsung kepada pemangku kebijakan di tingkat kabupaten.
Meski demikian, masyarakat tetap berharap agar aspirasi yang telah disampaikan dalam forum ini tetap dapat diperjuangkan melalui mekanisme lainnya. Namun, ketidakhadiran para wakil rakyat di forum yang seharusnya menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai keseriusan mereka dalam mengemban amanah rakyat.
Kini, pertanyaan yang muncul di benak warga Maurole adalah, apakah absennya anggota DPRD ini hanya kebetulan, ataukah ini menjadi cerminan dari lemahnya komitmen mereka terhadap pembangunan daerah? Yang jelas, masyarakat tidak akan lupa siapa yang benar-benar hadir untuk mendengar mereka, dan siapa yang memilih untuk menghilang.
