FloresUpdate.com,Kalabahi – Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar Mendukung penuh dan Mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Alor dalam menangani Persoalan dugaan Korupsi Mega Proyek Pembangunan Gedung DPRD Alor dan Indikasi Penyalahgunaan Dana KONI.
Pimpinan DPR yang biasa di sapa Buche Brikmar ini, menegaskan terkait Persoalan Hukum yang berjalan di Kejaksaan Negeri saat ini harus bisa terus di kawal dan diusut tuntas.
“saya minta kepada seluruh masyarakat, stakeholder yang ada di Kabupaten Alor
untuk bersama-sama, memberikan apresiasi, dukungan kepada kejaksaan untuk mengusut kasus ini, kita tidak perlu dialihkan perhatian ke permasalahan-permasalahan yang bersifat dalam rumah tangga kita
seperti tawuran antar kampung dan lain sebagainya, Sedangkan ada dua kasus besar, yaitu megaproyek Gedung DPRD dan Dana KONI tahun 2020/2021″ Ucap Brikmar.
Ketika ditemui di selasela kesibukannya di Gedung dewan Nirwala, Dirinya juga meminta secara khusus kepada Kejaksaan Tinggi NTT agar berkenan mengirimkan tim teknis utk menyelidiki terkait pembangunan Gedung DPRD yang dinilai Kerugiannya bukan hanya 1-2 Milyar saja.
“kepada kejaksaan tinggi, jika berkenan untuk mengirimkan tim Teknis, karena saya nelihat kerugian gedung ini tidak hanya 1-2 miliar, sementara gedung ini baru digunakan kurang lebih setahun, tapi kerusakannya sudah di mana-mana.” Tegas Brikmar.
Dirinya melanjutkan, ada juga dugaan mark up besar-besaran di setiap item pada mega proyek yg menghabiskan Anggaran 22 M tersebut dan menjadi atensi kepada kejati untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
ketua DPRD yang juga sebagai Ketua DPC PKB Alor ini menegaskan siapapun yang terlibat harus bisa diproses dan tak ada yang diistimewakan dalam proses penegakan hukumnya.
“Semua sama di depan hukum, oleh sebab itu siapapun dalangnya di balik ini, siapapun aktor intelektual di balik ini, perlu di usut tuntas. Sehingga tidak terkesan cuma melempar bola panas lalu kemudian hening begitu saja, Saya mendukung penuh dan akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kalabahi, Pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alor dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Alor Mendukung penuh proses penegakan hukum untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme” Ucap Brikmar.
Diakhir, menurutnya, sejumlah anggaran dana yang ditilap agar bisa segera dikembalikan untuk bisa menangani pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.
