FloresUpdate.com, Kalabahi – Sekelompok mahasiswa dan pemuda asal Jirtag, Kecamatan Pantar Timur, yang tergabung dalam Persekutuan Pemuda Mahasiswa Asal Jirtag (PEMIJAR), menggelar aksi demonstrasi di empat instansi pemerintah Kabupaten Alor, pada Senin, 13 Januari 2025 pagi.
Aksi ini dipicu oleh sejumlah dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa dan masalah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaera yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan.
Aksi dimulai di Kantor Inspektorat Daerah (Irda) Alor, dilanjutkan ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kantor Bupati Alor, dan berakhir di Gedung DPRD Alor. Demonstrasi ini menyoroti dugaan penyelewengan penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk program pertanian dan peternakan di Desa Kaera, terutama dalam pengadaan ternak.
Para peserta aksi menilai adanya ketidaksesuaian antara hasil musyawarah desa dan realisasi di lapangan.
Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam PEMIJAR mengungkapkan, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengadaan ternak babi bampres justru dialihkan untuk pengadaan ayam potong, yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, mereka juga menyoroti pembangunan fasilitas air minum bersih dari dana desa Kaera tahun 2020, yang dianggap tidak transparan dalam peruntukannya.
Salah satu orator dalam aksi tersebut, Onisius Sir, dengan tegas meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan audit menyeluruh terkait penggunaan dana desa Kaera dari tahun 2020 hingga 2024.
“Jika laporan pengelolaan dana desa dari tahun 2020 hingga 2024 tidak sesuai dengan mekanisme penggunaan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, kami mendesak agar anggaran dana desa tahun 2025 untuk Desa Kaera ditahan sementara waktu hingga ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Onisius di hadapan massa aksi.
Aksi ini juga menyoroti permasalahan serius terkait pembangunan jalan Kabir-Kaera, yang telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah Kabupaten Alor menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk peningkatan ruas jalan strategis ini.
Pada tahun 2022, proyek ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 2,8 miliar yang dikerjakan oleh CV Dwi Tama, kemudian pada 2023 memperoleh dana sekitar Rp 3,6 miliar yang dikerjakan oleh CV Fajar Baru, dan pada tahun 2024 proyek ini mendapat anggaran sebesar Rp 4,9 miliar yang kemungkinan besar dikerjakan oleh CV Merdinc.
Namun, meskipun telah menghabiskan dana yang cukup besar, jalan yang baru saja selesai dibangun tiga bulan lalu sudah mulai rusak parah.
Pemuda dan mahasiswa dari PEMIJAR menganggap proyek ini tidak memberikan hasil yang optimal dan sangat merugikan masyarakat, mengingat kualitas jalan yang cepat rusak meski telah menghabiskan anggaran besar.
Kasus ini sebelumnya juga mendapat perhatian dari Kepolisian Resor (Polres) Alor.
Dalam laporan akhir tahun 2024, Kasatreskrim Polres Alor, IPTU Anselmus Leza, menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan sejumlah temuan terkait proyek jalan tersebut, namun pihak kepolisian belum mendapatkan informasi apakah temuan-temuan tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum.
Pihak Kepolisian dan Inspektorat Daerah sudah melakukan pemeriksaan lapangan, dan kasus ini kini masih dalam tahap penyelidikan.
Para pengunjuk rasa menuntut agar masalah ini segera diselesaikan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang.
Mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti menyuarakan hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga desa Kaera.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutupi masalah ini. Kami akan terus mengawal agar proses hukum berjalan, dan jika memang terbukti ada penyelewengan, maka kami meminta agar para oknum yang terlibat di proses hukum,” ujar Onisius menutup orasinya.
Sementara itu, pihak Inspektorat Daerah, Dinas PMD, dan pemerintah Kabupaten Alor belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh PEMIJAR, namun mereka berjanji akan melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang dipertanyakan.
Aksi ini semakin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan proyek pembangunan daerah.
Masyarakat berharap agar pemerintah lebih teliti dan berkomitmen untuk mewujudkan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, terutama di desa-desa yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kaera, serta memastikan agar pembangunan infrastruktur dan pengelolaan dana desa benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. (Rian Martin)
